WARGA BITUNG DI ROK-ROK HARUS MEMILIH DI BITUNG
01/07/2015

Share
rss

Bitung, kpukotabitung.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bitung dan pihak pemerintah Kota Bitung sependapat warga kota Bitung yang kini berdomisili di Rok-Rok kecamatan Tontalete, Kabupaten Minahasa Utara, harus memilih di Kota Bitung saat pemilihan Gubernur Sulut maupun pemilihan Walikota Bitung 9 Desember 2015 nanti.

Hal ini terungkap dalam Rapat Koordinasi KPU kota Bitung dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Bitung, di kantor Walikota, Selasa sore (30 Juni 2015).

Ketua KPU Kota Bitung, Josep Sammy Rumamby mengatakan pihaknya mendapat data dari PPS bahwa ada kurang lebih 35 warga memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tendeki kecamatan Matuari, Kota Bitung, kini sudah menjadi warga desa Rok-rok, kabupaten Minahasa Utara yang berbatasan dengan kota Bitung.

“Kami dapat data dari teman-teman PPS di Tendeki bahwa ada kurang lebih 35 warga yang memiliki KTP Bitung, sudah tinggal dan bahkan ada yang menjadi aparat pemerintah di desa Rok-rok kabupaten Minahasa Utara. Untuk hal ini memang kami perlu mendapat bantuan dari pemkot Bitung”, kata ketua KPU Bitung.

Pihak KPU Bitung sebelumnya khawatir puluhan warga pemegang KTP Bitung di Rok-rok ini bermasalah saat Pilkada serentak 9 Desember nanti, karena mereka bisa saja memilih pada pemilihan Walikota Bitung, sebaliknya ikut juga mencoblos pada pemilihan Bupati Minahasa Utara.

Kepala Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan kota Bitung, Evrainhed Lomboan mengatakan, jika warga desa Rok-Rok Minahasa Utara pemegang KTP Bitung itu akan memilih di kota Bitung tidak jadi masalah. “Terkait pemilih yang berada di perbatasan. Kan dia mempunyai KTP Bitung, jadi dia berhak memilih (di kota Bitung). Kecuali dia akan berpindah memilih. Itu lain”, kata Lomboan.

Anggota KPU Kota Bitung, Idhli R Fitriah mengakui masalah puluhan warga pemegang KTP Bitung yang kini sudah bermukim di Rok-rok Minut ini, memang harus jelas statusnya terutama pada saat pemilihan nanti. “Kami dapat informasi bahwa puluhan warga ini ada yang sudah menjadi pala, RT, RW di Rok-rok, tetapi karena mereka punya KTP Bitung jadi tetap masuk dalam Sidalih (sistem informasi data pemilih) kota Bitung. Jadi memang harus jelas status mereka pada hari H nanti. Apakah kami perlu bicara dengan pemerintah setempat soal status mereka atau bagaimana ke depannya. Kami mohon bantuan untuk masalah ini”, ujarnya.

Menurut Kadis Capilduk, masalah ini sudah masuk status kependudukan dan tidak mempengaruhi tempat domisilinya. “Bisa saja kita orang Bitung tinggal di Jakarta. Tinggal yang bersangkutan, apakah dia mau memilih di Bitung atau di mana”, kata Lomboan.

Anggota KPU Selvie Rumampuk mengungkapkan, warga pemegang KTP kota Bitung yang berdomisili di Rok-rok sebenarnya sudah pernah menjadi masalah pada Pilwako lalu. “Karena itu ketika saya memegang divisi ini, kami berkoordinasi dengan KPU Minut dan secara bersama-sama bertanya kepada warga tersebut akan memilih di mana, apakah di Bitung atau Minut. Jika memilih di kabupaten Minut harus membuat pernyataan, agar nanti jika ada gugatan kami KPU Bitung ada pegangan”, jelas Rumampuk.

Asisten 1 Setda kota Bitung, Fabian Kaloh menekankan sebaiknya KPU dan Pemkot berpatokan saja pada aturan yang sudah ada terkait warga Bitung di Rok-rok tersebut. “Yang punya KTP. Itu sah dan berhak memilih di daerahnya. Orang Tendeki yang punya KTP Bitung tapi punya rumah di Rok-rok, dia sah sebagai warga Tendeki kota Bitung. Sebaliknya ada yang punya rumah di Tendeki tapi punya KTP Minahasa Utara, dia tidak boleh memilih di Bitung”, jelas Kaloh.

(Jeffry W)