KPU MINTA AGAR TAK SEMBARANG KELUARKAN SURAT DOMISILI
01/07/2015

Share
rss

Bitung, kpukotabitung.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bitung meminta pemerintah Kota Bitung mengeluarkan instruksi tegas kepada aparat kelurahan, agar tidak sembarangan mengeluarkan surat keterangan domisili di Kota Bitung bagi warga luar ataupun pendatang yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), terutama menjelang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bitung tahun 2015 ini.

KPU khawatir akan ada mobilisasi massa yang tidak memiliki identitas resmi pada Pilkada tahun 2015 ini untuk kepentingan calon tertentu, dengan cara mendapatkan surat keterangan domisili dari sejumlah kelurahan, agar mereka bisa memilih di TPS-TPS dengan masuk sebagai pemilih tambahan.

“Kami kuatir kejadian pada Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden lalu dengan membengkaknya jumlah Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) akan terulang”, kata anggota KPU Bitung yang juga Ketua Divisi Umum, Rumahtangga, Organisasi dan Data Informasi, Idhli Ramadhiani Fitriah, dalam Rapat Koordinasi bersama Forkopimda di kantor walikota, Selasa sore (30 Juni 2015).

Pihak KPU Bitung mengakui tidak bisa melarang warga ikut memilih jika sudah membawa surat keterangan dari kelurahan. Karena benar atau tidak seorang pemilih sebagai penduduk sah kota Bitung bukan ranah KPU tetapi pemerintah kota Bitung. “Kami khawatir diprotes warga yang merasa hak pilihnya dikuliti, jika kami tidak membolehkan warga ikut memilih”, ujar Idhli.

Karena itu, KPU berharap pihak Pemkot Bitung perlu memberitahu kepada aparat di kelurahan agar tidak memberikan keterangan domisili bagi warga yang jelas-jelas bukan warga kota Bitung atau warga yang tidak memiliki KTP.

Menanggapi hal itu, Asisten 1 Setda Kota Bitung bidang pemerintahan, Fabian Kaloh, secara tegas mengatakan pihaknya akan menjatuhkan sanksi tegas kepada aparat kelurahan yang sengaja memberikan keterangan palsu terkait domisili warga. “Itu pidana, dan sudah ada contoh aparat kelurahan yang diproses hukum karena mengeluarkan surat keterangan penduduk kepada warga asing”, tegas Kaloh.

Kaloh juga menjamin pihaknya tidak akan memberikan KTP bagi warga pendatang yang tak membawa surat pindah, meskipun mereka sudah bertahun-tahun tinggal di kota Bitung. “Kita tetap berpegang pada aturan. Tidak ada toleransi. Jadi ndak boleh bilang kita ini sudah satu tahun di Bitung. Siapa yang bisa memastikan orang itu sudah satu tahun tinggal di Bitung. Ini sulit. Takutnya ada permainan di bawah seperti kepala lingkungan, RT dan lain-lain. Kalau dia bawa surat pindah entah dari Jawa, Sumatera atau dari mana saja kita akan proses”, jelasnya.

Kepala Satuan Intelejen Polresta Bitung, AKP. Luther Tadung yang mewakilli Kapolresta juga mengungkapkan masih banyak warga kota Bitung yang tidak mempunyai KTP. “Kami perkirakan ada sekitar 10 persen warga kota Bitung tidak memiliki KTP. Ini dibuktikan dengan operasi-operasi yang kami lakukan setiap hari, ada 20 hingga 30 warga tidak memiliki KTP”, kata Tadung.

Pihak Polres menilai ini menjadi suatu ancaman dalam proses Pilkada tahun 2015 ini, karena ada kekhawatiran warga tanpa KTP ini bisa dimanfaatkan orang tertentu untuk ikut memilih. Karena itu, pihaknya meminta Pemkot Bitung perlu menyikapi hal itu secara serius.

Menanggapi hal ini, Fabian Kaloh menyatakan, pihak Pemkot sudah memerintahkan kepada aparat kelurahan untuk tidak sembarangan memberikan surat keterangan domisili bagi warga yang tidak memiliki KTP. Ia juga mengakui memang banyak warga pendatang yang sudah lama tinggal di Bitung tanpa memiliki KTP. Ini karena mereka tidak memiliki surat keterangan pindah dari daerah asal, sehingga tak bisa mendapat KTP di Bitung. “Ini sebenarnya mereka berpindah secara tidak resmi. Ini memang tidak bisa ada toleransi. Walaupun dia sudah satu atau dua tahun tinggal di sini, tapi tanpa surat pindah, dia tidak berhak mendapat KTP. Karena itu sesuai aturan. Kita tak mau salah. Saya kira kita berpatokan saja pada aturan itu”, kata Kaloh.

(Jeffry W)